Terkait website pemerintah yang baru baru ini sangat banyak di retas oleh para hacker yang menerima tantangan polisi siber yang menantang untuk perang
namun dilansir dari cnn indonesia "Yudi Prayudi Kepala Pusat Studi Forensik Digital Universitas Islam Indonesia
(UII) Yogyakarta menyebutkan banyak website milik pemerintah yang diretas
“hacker” karena pada umumnya tidak ada admin yang secara spesifik mengelola.
“Dan jika ada admin, biasanya admin juga kurang paham soal web security,
sehingga mudah disusupi hacker,” kata dia di Yogyakarta, Kamis (23/1/2020)."
Menurut dia, membuat website adalah hal yang mudah, namun terkadang aspek
keamanannya diabaikan.
“Sering dijumpai laman resmi dikelola oleh web developer yang tidak paham
tentang keamanan dunia maya,” katanya dilansir Antara.
Ia mengatakan harus diakui bahwa tidak ada sistem yang seratus persen aman,
dengan begitu keamanan web harus dikelola sedemikian rupa untuk menutup
celah peretasan.
“Salah satunya dengan selalu melakukan ‘update’ aplikasi ‘web security’,”
katanya.
Yudi mengatakan ada beberapa prosedur dalam pengelolaan web yang disebut ISO
27001.
Disamping itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan
Badan Siber dan Sandi (BSSN) juga telah menerapkan berbagai macam standar
keamanan web dengan menggunakan acuan parameter lokal hingga internasional.
“Namun tidak semua pengelola web peduli terhadap hal ini,” katanya.
Kepala Diskominfo Kabupaten Sleman Eka Suryo Prihantoro mengatakan pihaknya
telah mengupayakan sistem pengamanan terhadap website.
“Saat ini ada lebih dari 100 domain di ‘hosting’ pada ‘server’ yang dikelola
Diskominfo Sleman,” katanya.
Ia mengatakan beberapa langkah antisipasi sudah dilakukan seperti penggunaan
sistem firewall, pemantauan 24 jam, update teknologi web dan sistem peladen.
“Kami ada SOP untuk pengamanannya,” katanya.
Ia mengaku saat ini Pemkab Sleman belum memiliki tenaga yang khusus
mengelola keamanan web.
Selama ini, pihaknya hanya mengandalkan personel di pusat data yang dianggap
cukup paham terhadap serangan di dunia maya.
“Hal yang lebih krusial adalah mengamankan sistem transaksi keuangan seperti
lelang, serta pembayaran pajak dan retribusi,” katanya.(ant/tin)
Dikarenakan para developer yang tak selalu mengurus website pemerintah pada
institusinya masing masing maka saat inilah kenyataannya bahkan mungkin saja
hampir semua web pemerintah pernah diretas oleh hacker
Share This :
0 komentar