SIRAWANG.COM: Upah Minimum Provinsi 2019 Naik. Cek besaranya expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

Tuesday, February 19, 2019

Upah Minimum Provinsi 2019 Naik. Cek besaranya

Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 Naik 8,03%. Berapa Besarnya Masing-Masing Provinsi?Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 Naik 8,03%. Berapa Besarnya Masing-Masing Provinsi?Riyan Sugandy, 3 months ago
Kementrian Tenaga Kerja sudah mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2019 sebesar 8,03%. Ini tentunya merupakan kabar yang cukup baik bagi para pekerja yang ada di Indonesia.
Dengan adanya kenaikan ini, Pemerintah melalui Kementrian Tenaga Kerja berharap tidak ada lagi demo permintaan kenaikan upah seperti tahun-tahun sebelumnya.  Tetapi dengan besaran kenaikan tersebut, berapa nominal rupiah yang akan menjadi patokan upah tahun depan?
Penetapan Kenaikan Sudah Sesuai Aturan
Penetapan kenaikan UMP 2019 menurut Kementrian Tenaga Kerja sudah dilakukan sesuai aturan yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 78 Tahun 2015 mengenai Pengupahan. Sementara itu, Pemerintah Daerah wajib memberikan laporan mengenai Upah Minimum Provinsi untuk tahun 2019 pada tanggal 1 November 2018.

Sebagian besar pemerintah provinsi sudah mengeluarkan besaran nilai dari UMP tahun 2019 ini. Tercatat DKI Jakarta menjadi wilayah yang memiliki nilai UMP tertinggi dengan nominal Rp3.940.972.
Sementara itu, tercatat provinsi di Pulau Jawa masih memiliki nilai UMP di bawah Rp2.000.000,-. Tercatat Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan juga Jawa Timur memiliki nilai UMP dikisaran Rp1.600.000,-.
Daftar UMP Tahun 2019
Berikut ini perkiraan merupakan daftar besaran UMP tahun 2019 di berbagai provinsi di Indonesia dilansir dari Tribunnews.com (16/11/2018).
Wilayah Pulau Sumatera dan Sekitarnya :
1. Aceh sebesar Rp. 2.935.985
2. Sumatera Utara sebesar Rp 2.303.402
3. Sumatera Barat sebesar Rp 2.289.228
4. Bangka Belitung, sebesar Rp 2.976.705
5. Kepulauan Riau, sebesar Rp 2.769.754
6. Riau, sebesar Rp 2.662.025
7. Jambi, sebesar Rp 2.423.888
8. Bengkulu, sebesar Rp 2.040.406
9. Sumatera Selatan, sebesar Rp 2.805.751
10. Lampung, sebesar Rp 2.241.269
Wilayah Pulau Jawa
11. Banten, sebesar Rp 2.267.965
12. DKI Jakarta, sebesar Rp 3.940.972
13. Jawab Barat, sebesar Rp 1.668.372
14. Jawa Tengah, sebesar Rp 1.605.396
15. Yogyakarta, sebesar Rp 1.570.922
16. Jawa Timur, sebesar Rp 1.630.058
Wilayah Bali dan Nusa Tenggara
17. Bali, sebesar Rp 2.297.967
18. Nusa Tenggara Barat, sebesar Rp 1.971.547
19. Nusa Tenggara Timur, sebesar Rp 1.793.298
Wilayah Pulau Kalimantan
20. Kalimantan Barat, sebesar Rp 2.211.266
21. Kalimantan Selatan, sebesar Rp 2.651.781
22. Kalimantan Tengah, sebesar Rp 2.615.735
23. Kalimantan Timur, sebesar Rp 2.747.560
24. Kalimantan Utara, sebesar Rp 2.765.463
Wilayah Pulau Sulawesi
25. Gorontalo, sebesar Rp 2.384.020
26. Sulawesi Utara, sebesar Rp 3.051.076
27. Sulawesi Tengah, sebesar Rp 2.123.040
28. Sulawesi Tenggara, sebesar Rp 2.351.869
29. Sulawesi Selatan, sebesar Rp 2.860.382
30. Sulawesi Barat, sebesar Rp2.369.670
Wilayah Maluku dan Pulau Papua
31. Maluku, sebesar Rp 2.400.664
32. Papua, sebesar Rp 3.128.170
33. Papua Barat, sebesar Rp 2.881.160
Tentu saja besaran nominal upah ini masih bisa meningkat dan juga masih ada penentuan UMK sehingga implementasi setiap kota di provinsi tersebut akan berbeda.
Sanksi Bagi Perusahaan Yang Melanggar
Dengan adanya keputusan dari Kementrian Tenaga Kerja mengenai besaran kenaikan UMP ini, maka setiap perusahaan pada dasarnya wajib patuh pada peraturan ini. Jika ada perusahaan yang melanggar tentunya akan mendapatkan sanksi yang cukup berat.
Pelanggaran berupa pembayaran upah dibawah UMP merupakan sebuah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai sebuah tindakan pidana. Mengutip dari hukumonline.com (08/08/2017), tindakan Membayar upah lebih rendah dari upah minimum merupakan tindak pidana kejahatan, dengan ancaman hukuman pidana penjara bagi pengusaha paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 400 juta.
Tentu saja, tindakan ini memang hanya bisa dilakukan apabila memang sudah tidak ada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Semoga dengan adanya kenaikan UMP di tahun 2019, para pekerja bisa menjalani kehidupan dengan lebih baik

No comments:

Post a Comment